marketingcollections.com – Pemerintah menetapkan aturan baru bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional. Kebijakan ini muncul setelah terjadi kasus keracunan massal akibat makanan dari program MBG.
Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan aturan tersebut saat konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Jakarta, Minggu (28/9/2025). Ia menyatakan standar higiene tidak bisa ditawar lagi untuk melindungi anak-anak penerima manfaat.
Puskesmas dan UKS Aktif dalam Pengawasan
Kementerian Kesehatan kini melibatkan puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam pemantauan operasional SPPG. Keduanya diminta melakukan pemeriksaan rutin, termasuk mengevaluasi kebersihan dapur, peralatan, hingga alur distribusi makanan.
“Harus atau wajib hukumnya setiap SPPG punya SLHS. Puskesmas dan UKS juga ikut mengawasi secara berkala,” tegas Menko Zulhas.
Kebijakan ini menandai pergeseran penting, di mana pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan jaringan kesehatan di daerah.
Sanksi Tegas untuk Dapur Bermasalah
SPPG yang terbukti melanggar aturan atau menimbulkan masalah akan ditutup sementara. Proses evaluasi dilakukan menyeluruh, meliputi disiplin kerja, kualitas bahan pangan, dan keterampilan juru masak. Pemerintah juga mewajibkan sterilisasi peralatan serta perbaikan sanitasi, terutama kualitas air dan sistem pembuangan limbah.
“Tidak hanya di daerah yang terkena kasus, tetapi seluruh SPPG wajib menjalani evaluasi,” tambah Zulhas.
Baca Juga : “Nadin Amizah Bingung Judul Film Mirip Lirik ‘Bertaut‘”
Program MBG Jadi Prioritas Nasional
Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menekankan tata kelola yang lebih ketat untuk menjamin kualitas layanan. Menko Zulhas meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah aktif mengawasi jalannya program.
“Tidak boleh menunggu, semua pihak harus aktif mengawasi. Ini menyangkut keselamatan generasi penerus,” jelas Zulhas.
Transparansi untuk Jaga Kepercayaan Publik
Menko Zulhas menegaskan setiap langkah perbaikan dilakukan terbuka agar masyarakat yakin terhadap keamanan makanan program MBG. Transparansi dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program gizi pemerintah.
“Langkah ini memastikan makanan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” pungkasnya.
Konteks Tambahan: Pentingnya Sertifikasi Higiene
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan lebih dari 40% kasus keracunan pangan di Indonesia terjadi karena sanitasi dapur yang buruk. Dengan sertifikat higiene, risiko kontaminasi dapat ditekan secara signifikan.
Melibatkan puskesmas dan UKS memberi keuntungan tambahan, karena keduanya memiliki jaringan luas hingga tingkat sekolah. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus edukasi bagi tenaga dapur serta siswa penerima makanan bergizi.
Penutup: Perbaikan Tata Kelola untuk Masa Depan
Kewajiban sertifikasi higiene bagi dapur MBG adalah langkah penting dalam memastikan keamanan pangan nasional. Dengan keterlibatan puskesmas, UKS, dan evaluasi ketat, program ini diharapkan lebih aman serta transparan.
Pemerintah menegaskan tujuan utamanya: melindungi kesehatan anak-anak dan menjamin masa depan generasi penerus Indonesia.
Baca Juga : “Makin Lengket, Titi DJ Akui Thomas Djorghi Pria Spesial di Hatinya“
Leave a Reply