marketingcollections – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (19/3/2026) sore. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani tampak hadir memenuhi panggilan tersebut . Pertemuan ini digelar untuk membahas langkah lanjutan efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas.
Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa salah satu agenda utama yang akan dilaporkan kepada Presiden adalah hasil rakortas terkait efisiensi K/L. “Kalau kemarin kan kami sudah rakortas, terkait dengan efisiensi. Itu salah satu yang mau dilaporkan,” ucap Airlangga singkat kepada wartawan seusai tiba di Kompleks Istana . Ia menambahkan bahwa pemerintah juga tengah menghitung skema pengaturan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara sebagai bagian dari langkah efisiensi tersebut. “Itu juga termasuk yang kita hitung,” kata dia .
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut rapat terbatas dengan Presiden Prabowo akan membahas kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Ya kita antisipasi mungkin subsidi berapa, kondisi APBN seperti apa. Itu yang harus diantisipasi. Tapi saya enggak tahu meeting detailnya apa,” kata dia . Purbaya menegaskan pihaknya tengah menyiapkan langkah pemotongan anggaran K/L dengan mempertimbangkan penundaan belanja yang dinilai tidak berdampak cepat terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti kegiatan rapat yang tidak efektif .
Pemerintah sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian besar untuk menghitung potensi penghematan anggaran. Airlangga mengungkapkan sejumlah pos yang berpotensi dipangkas meliputi belanja jasa, perjalanan dinas, belanja aparatur, serta pengadaan peralatan . Namun, ia memastikan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tetap berjalan tanpa pemangkasan. “Program unggulan tidak ada yang diubah. Semua berjalan karena itu investasi jangka panjang,” ujarnya .
Langkah efisiensi ini diambil pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal dan mengantisipasi dampak eskalasi konflik global terhadap perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan defisit APBN tetap terkendali di bawah tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sesuai arahan Presiden Prabowo . Dengan pembahasan yang masih berlangsung, masyarakat menanti keputusan final terkait kebijakan efisiensi yang akan diterapkan di seluruh kementerian dan lembaga.
“Baca Juga : Ketua DPD Ajak Semua Pihak Tahan Diri Respons Isu Timteng”
Menkeu Purbaya: Efisiensi Anggaran Fokus pada Penundaan Belanja yang Tak Berdampak Cepat ke Ekonomi, Rapat Tidak Jelas Jadi Sasaran
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026), akan membahas kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Ya kita antisipasi mungkin subsidi berapa, kondisi APBN seperti apa. Itu yang harus diantisipasi. Tapi saya enggak tahu meeting detailnya apa,” kata Purbaya kepada wartawan usai tiba di kompleks Istana . Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan kalkulasi matang terhadap postur anggaran di tengah tekanan global.
Terkait efisiensi anggaran yang tengah digodok, Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya menyiapkan langkah pemotongan anggaran kementerian/lembaga dengan mempertimbangkan penundaan sejumlah belanja. Prioritas pemotongan diarahkan pada pengeluaran yang dinilai tidak berdampak cepat terhadap pertumbuhan ekonomi . Pendekatan ini memastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan program-program yang langsung menyentuh masyarakat dan mendorong roda ekonomi.
Efisiensi anggaran, kata dia, akan diarahkan pada pengeluaran yang dapat ditunda sementara waktu. Salah satu contoh konkret yang disebut adalah kegiatan rapat yang dinilai tidak efektif. “(Contohnya) macam-macam. Rapat yang enggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi,” tegas Purbaya . Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memangkas belanja birokrasi yang selama ini dinilai kurang produktif.
Pernyataan Menkeu ini memperjelas arah kebijakan efisiensi yang sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga menyebut sejumlah pos yang berpotensi dipangkas meliputi belanja jasa, perjalanan dinas, belanja aparatur, serta pengadaan peralatan . Namun, program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dipastikan tetap berjalan tanpa pemangkasan karena merupakan investasi jangka panjang .
Pemerintah tengah menghitung skema pengaturan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara sebagai bagian dari langkah efisiensi. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan konsumsi energi dan biaya operasional perkantoran tanpa mengganggu produktivitas kerja . Langkah ini juga menjadi respons terhadap tekanan harga minyak dunia yang menembus 100 dolar AS per barel akibat eskalasi konflik Timur Tengah.
Dengan pembahasan yang masih berlangsung, masyarakat menanti keputusan final terkait kebijakan efisiensi yang akan diterapkan di seluruh kementerian dan lembaga. Target pemerintah menjaga defisit APBN tetap terkendali di bawah tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi landasan utama pengambilan kebijakan.
“Baca Juga : Bea Cukai Jakarta Periksa Izin dan Kepabeanan 82 Kapal Pesiar”
Leave a Reply