marketingcollections.com – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Haji Dina Masyusin, memaparkan sejumlah agenda legislasi pro rakyat dalam Perindo Leadership Course (PLC) yang berlangsung di ruang rapat DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 2 Desember 2025. Ia menegaskan bahwa seluruh agenda tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai arahan Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo.
Haji Dina menekankan bahwa DPRD DKI Jakarta saat ini mengkaji ulang berbagai regulasi yang terkait pendidikan. Pansus Pendidikan bertugas memastikan setiap aturan mendukung kebutuhan pendidikan masa kini. Proses evaluasi mencakup perlindungan murid, perlindungan guru, dan pemerataan bantuan sosial agar manfaatnya lebih tepat sasaran.
Haji Dina menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia menjelaskan bahwa DPRD bekerja sama dengan Dinas PPAPP untuk membangun posko aduan di kelurahan. Posko tersebut tidak hanya menerima laporan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan mereka.
Haji Dina menutup sesi dengan mengajak seluruh kader Partai Perindo memperkuat komitmen dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ia menegaskan bahwa peningkatan ekonomi kreatif dan program pro masyarakat harus terus berjalan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh warga.
Baca Juga : “Bolehkan Kirim Sticker Doa di WhatsApp? Ini Penjelasannya“
Perindo Dorong Legislasi Responsif Lewat Penguatan Kapasitas Kader
Pelaksanaan Perindo Leadership Course menunjukkan komitmen partai dalam mempersiapkan kader yang memahami dinamika legislasi daerah. Program ini dirancang agar para peserta mampu mengawal kebijakan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
Materi yang disampaikan Haji Dina memberikan pengalaman langsung mengenai tantangan penyusunan regulasi. Ia menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan di DPRD membutuhkan data valid dan konsultasi publik agar kebijakan tepat sasaran.
Dalam pemaparan itu, ia menegaskan pentingnya memahami aspek teknis penyusunan perda. Pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi kader untuk menilai apakah kebijakan benar-benar mendukung peningkatan layanan publik.
Ia juga menekankan keahlian komunikasi publik bagi kader. Menurutnya, legislator perlu menyampaikan perkembangan kebijakan secara transparan agar masyarakat dapat menilai dan memberikan masukan yang konstruktif.
Baca Juga : “Diberi Amanah Menjaga Semesta, Manusia Diingatkan untuk Tidak Sombong dan Selalu Muhasabah“
Melalui PLC, Partai Perindo berharap kader memiliki otoritas moral dan kapasitas teknis yang kuat. Dengan dasar tersebut, mereka dapat memastikan setiap kebijakan yang diusulkan atau diawasi tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat luas.
Leave a Reply