MarketingCollections -Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan layanan pendidikan merata sebagai hak dasar anak di Indonesia.
Ia menyampaikan hal itu di Jakarta pada Selasa dalam konteks pemerataan akses pendidikan nasional.
Puan menyoroti masih adanya ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah.
Kondisi tersebut dinilai menghambat pemenuhan hak dasar anak untuk belajar secara layak.
Ia mencontohkan masih ada anak yang belajar di ruang terbuka tanpa fasilitas memadai.
Sebagian siswa bahkan disebut harus bersekolah di bawah pohon karena keterbatasan ruang kelas.
Selain itu, terdapat anak yang kesulitan membeli perlengkapan sekolah dasar seperti buku dan pensil.
Akses menuju sekolah juga masih menjadi tantangan di wilayah tertentu.
Puan menyebut beberapa anak harus menempuh perjalanan ekstrem setiap hari.
Kondisi geografis dan infrastruktur yang terbatas menjadi hambatan utama akses pendidikan.
Ia menilai situasi tersebut tidak boleh dibiarkan karena menyangkut hak konstitusional anak.
Negara dinilai memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan layanan pendidikan berjalan optimal.
“Titik paling dasar yang menentukan apakah proses belajar dapat berlangsung dengan baik,” kata Puan.
Ia menegaskan pentingnya sistem pelayanan pendidikan yang maksimal bagi seluruh anak.
Menurutnya, negara harus memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam akses pendidikan.
Hal ini menjadi dasar untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Baca juga:“UI Pastikan Kasus Pelecehan Verbal FHUI Ditangani Serius & Aman”
SOROTI KETIMPANGAN AKSES PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan di Indonesia.
Ia menegaskan persoalan tersebut terjadi di banyak wilayah, terutama daerah pedalaman.
Banyak pelajar harus menempuh perjalanan jauh dengan kondisi geografis yang sulit.
Situasi ini dinilai menghambat pemenuhan hak dasar anak atas pendidikan.
Puan menjelaskan bahwa masalah akses pendidikan bukan kasus yang berdiri sendiri.
Ia menilai kondisi tersebut masih ditemukan di berbagai daerah secara berulang.
Jarak rumah ke sekolah sering menjadi hambatan utama bagi para pelajar.
Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan infrastruktur pendidikan nasional.
Ia mencontohkan kondisi di SDN Tando, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Di sekolah tersebut, siswa dilaporkan harus belajar di bawah pohon.
Kondisi ini terjadi karena keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan.
Situasi tersebut mencerminkan kebutuhan mendesak akan fasilitas belajar yang layak.
Puan juga menyoroti kondisi di Desa Bainaa Barat, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
Di wilayah itu, anak-anak harus melintasi arus sungai yang deras untuk berangkat sekolah.
Perjalanan tersebut menunjukkan risiko besar yang dihadapi pelajar setiap hari.
Kondisi ini menjadi gambaran nyata tantangan akses pendidikan di daerah terpencil.
Menurut Puan, kasus-kasus tersebut harus menjadi perhatian bersama.
Ia menegaskan bahwa pemerataan infrastruktur pendidikan adalah hak dasar anak.
Negara wajib memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Hal ini mencakup fasilitas utama maupun infrastruktur pendukung.
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR PENDIDIKAN
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya perhatian pada infrastruktur dasar pendidikan di Indonesia.
Ia menilai fokus pendidikan selama ini sering tertuju pada kurikulum dan kualitas guru.
Namun di banyak daerah, tantangan utama justru berada pada aspek paling dasar.
Isu keamanan dan kenyamanan siswa saat bersekolah masih menjadi persoalan nyata.
Puan menjelaskan bahwa banyak wilayah menghadapi hambatan mendasar dalam akses pendidikan.
Pelajar di daerah tertentu masih berhadapan dengan kondisi perjalanan yang tidak aman.
Ia menilai hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan yang perlu segera ditangani.
Negara dinilai harus hadir lebih kuat dalam menjamin akses pendidikan yang aman.
Menurut Puan, pembangunan pendidikan tidak hanya soal peningkatan kualitas pembelajaran.
Aspek keselamatan dan kenyamanan siswa juga harus menjadi prioritas utama.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus dipenuhi secara cepat dan merata.
Hal ini menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional yang berkeadilan.
“Maka penting agar kebutuhan dasar masyarakat dengan prioritas pembangunan dapat berjalan dengan cepat,” kata Puan.
Ia menambahkan bahwa pemerataan pembangunan harus menjadi fokus utama pemerintah.
Setiap daerah perlu mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan dasarnya.
Tujuannya adalah menciptakan akses pendidikan yang setara di seluruh wilayah.
Puan juga menyoroti infrastruktur kecil yang sering tidak terlihat dalam skala nasional.
Ia menyebut jembatan desa sebagai contoh fasilitas sederhana yang berdampak besar.
Meskipun tidak menonjol, fasilitas tersebut sangat menentukan akses masyarakat.
Kehadiran negara paling terasa melalui infrastruktur dasar seperti itu.
Menurutnya, pembangunan jembatan dan akses desa sering kali diabaikan dalam prioritas besar.
Namun, dampaknya sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat sehari-hari.
Akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bergantung pada infrastruktur tersebut.
Karena itu, pembangunan harus lebih peka terhadap kebutuhan lokal.
Baca juga:“Tiga Pelaku Balap Liar di Jaktim Ditangkap Brimob Polda Metro”
Leave a Reply