Kemendagri Perluas Pelatihan dan Beasiswa Luar Negeri untuk Tingkatkan Kompetensi ASN
Workshop Kemendagri Dorong Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat upaya peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) dengan memperluas akses pelatihan dan program beasiswa luar negeri bagi pegawai di lingkungan kementerian maupun pemerintah daerah.
Langkah tersebut dilakukan melalui Workshop Pelatihan dan Beasiswa Luar Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah yang digelar oleh Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker) Kemendagri di Jakarta, Rabu (29/7).
Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan memiliki daya saing global. Peningkatan kompetensi ASN dinilai penting untuk mendukung transformasi tata kelola pemerintahan menuju target Indonesia Emas 2045.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan penguatan kapasitas ASN merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Transformasi tata kelola pemerintahan hanya akan berhasil jika didukung aparatur yang kompetitif, adaptif, inovatif, dan berdaya saing global,” ujar Bahtra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Beasiswa Luar Negeri Jadi Sarana Pengembangan Kompetensi ASN
Dalam sesi diskusi bertema “Penguatan Kapasitas Aparatur melalui Pelatihan dan Beasiswa Luar Negeri dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing Global”, Bahtra menekankan pentingnya pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan.
baca juga: KPK Pamer Kinerja: 12 OTT dan Pulihkan Aset Negara Rp 229 Miliar
Menurut dia, peningkatan kemampuan aparatur harus berjalan seiring dengan reformasi birokrasi. Upaya tersebut mencakup penyederhanaan regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Bahtra menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memberikan ruang bagi aparatur untuk meningkatkan kompetensi melalui berbagai jalur pengembangan.
Skema tersebut meliputi pelatihan, seminar, diskusi, tugas belajar, kursus singkat, program beasiswa luar negeri, magang, fellowship, hingga pertukaran pegawai.
Beragam program pengembangan kapasitas itu dinilai dapat mempercepat peningkatan kualitas ASN sekaligus mengurangi kesenjangan kompetensi antaraparatur.
Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar negeri juga memberikan peluang bagi ASN untuk mempelajari praktik terbaik dari berbagai negara. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan layanan publik di Indonesia.
ASN Diharapkan Menjadi Agen Perubahan dalam Tata Kelola Pemerintahan
Bahtra menyebut ASN yang memperoleh pengalaman belajar di luar negeri tidak hanya mendapatkan peningkatan pengetahuan akademik, tetapi juga memperluas wawasan internasional.
Menurutnya, program tersebut dapat meningkatkan kemampuan bahasa asing, memperkuat jejaring global, mempercepat transfer teknologi, serta memperkaya perspektif aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“ASN yang belajar di luar negeri diharapkan kembali sebagai agen perubahan dengan membawa praktik-praktik terbaik untuk memperkuat kualitas kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik di Indonesia,” katanya.
Kemendagri menilai penguatan kapasitas aparatur menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan pemerintahan modern. ASN dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, serta dinamika global.
Melalui akses pelatihan dan beasiswa yang semakin terbuka, pemerintah berharap aparatur memiliki kemampuan yang lebih kompetitif dan mampu menghasilkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pengembangan ASN Menjadi Investasi Jangka Panjang Pemerintah
Bahtra menegaskan Komisi II DPR RI mendukung langkah Kemendagri dalam memperluas kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi ASN, termasuk melalui program beasiswa luar negeri.
Menurutnya, investasi terhadap sumber daya manusia aparatur akan memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas birokrasi nasional.
ASN yang profesional dan memiliki kompetensi global diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, program pengembangan kompetensi ASN diharapkan terus berkembang dan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan birokrasi Indonesia yang modern, inovatif, dan berdaya saing.
baca juga: BKN dorong 4,7 juta ASN tingkatkan pendidikan lewat beasiswa
Leave a Reply