- marketingcollections – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai pemerintah perlu mempertimbangkan evaluasi terhadap misi perdamaian di Lebanon. Pertimbangan ini menyusul gugurnya seorang prajurit TNI akibat serangan di wilayah tersebut. Menurut Dave, keselamatan prajurit yang bertugas harus menjadi prioritas utama.
“Fungsi kita ini adalah untuk menjaga perdamaian. Nah, jelas di sana ini tidak terjadi perdamaian, justru terjadi pertempuran. Jadi ya kalau begitu ya tidak bisa melaksanakan misi kita,” kata Dave di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (30/3).
Dave menyatakan pemerintah perlu melihat situasi terkini di lapangan secara cermat. Jika keberadaan pasukan penjaga perdamaian justru berpotensi menjadi target serangan, maka penarikan mundur perlu dipertimbangkan. Ia menekankan bahwa misi penjaga perdamaian hanya dapat berjalan efektif dalam kondisi yang kondusif.
Italia Siap Tarik Pasukan, Indonesia Perlu Ambil Sikap
Dave menyebut Italia yang juga mengirimkan prajurit di kawasan tersebut kini sudah siap menarik mundur pasukannya. Ia menilai Indonesia juga perlu menyampaikan sikap tegas demi menjaga keselamatan prajurit TNI. Keputusan ini menurutnya harus didasarkan pada informasi akurat dari pemerintah dan pimpinan TNI.
“Kita serahkan itu kepada pemerintah yang mengetahui persis kondisinya seperti apa. Kita kan hanya melihat informasi perkembangan,” ujarnya.
Gugurnya Prajurit TNI di Tengah Eskalasi Konflik
Seorang prajurit TNI gugur akibat serangan proyektil di Lebanon selatan pada Minggu (29/3). Tiga prajurit lainnya mengalami luka-luka. Insiden terjadi di posisi kontingen UNIFIL Indonesia dekat desa Adchit al-Qusayr. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah mengutuk keras insiden tersebut.
UNIFIL ditempatkan di Lebanon selatan untuk memantau permusuhan di sepanjang garis demarkasi dengan Israel. Wilayah ini menjadi pusat bentrokan antara pasukan Israel dan pejuang Hizbullah yang didukung Iran. Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah terus meningkat sejak awal Maret 2026.
Kewenangan Pemerintah dan DPR
Dave menegaskan bahwa keputusan penarikan pasukan sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Komisi I DPR akan mendukung langkah yang diambil selama mengutamakan keselamatan prajurit. Ia berharap pemerintah dapat segera mengambil sikap tegas mengingat situasi di lapangan yang terus memburuk. Ke depan, evaluasi komprehensif terhadap partisipasi Indonesia dalam misi penjaga perdamaian di zona konflik tinggi dinilai perlu dilakukan.
“Baca Juga : Prabowo Gelar Ratas Bahas Kebijakan Ekonomi-Energi“
Komisi I DPR: Pemerintah Perlu Evaluasi Keberadaan TNI di Lebanon Usai Prajurit Gugur
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai pemerintah perlu mempertimbangkan evaluasi terhadap misi perdamaian di Lebanon. Pertimbangan ini menyusul gugurnya seorang prajurit TNI akibat serangan di wilayah tersebut. Menurut Dave, keselamatan prajurit yang bertugas harus menjadi prioritas utama.
“Fungsi kita ini adalah untuk menjaga perdamaian. Nah, jelas di sana ini tidak terjadi perdamaian, justru terjadi pertempuran. Jadi ya kalau begitu ya tidak bisa melaksanakan misi kita,” kata Dave di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (30/3).
Kemhan Konfirmasi Satu Prajurit Gugur, Tiga Luka-Luka
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan membenarkan adanya korban dari personel TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon. Insiden terjadi pada Minggu (29/3) akibat serangan artileri yang diduga berasal dari Israel.
“Terdapat korban dari prajurit TNI, yaitu satu orang meninggal dunia, satu dalam kondisi luka berat, dan dua luka ringan yang saat ini telah mendapatkan penanganan medis,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.
Rico menjelaskan peristiwa itu terjadi lantaran adanya eskalasi konflik yang meningkat di wilayah Lebanon. Wilayah selatan Lebanon selama beberapa pekan terakhir menjadi lokasi bentrokan antara pasukan Israel dan pejuang Hizbullah.
Italia Siap Tarik Pasukan, Indonesia Perlu Ambil Sikap
Dave menyebut Italia yang juga mengirimkan prajurit di kawasan tersebut kini sudah siap menarik mundur pasukannya. Ia menilai Indonesia juga perlu menyampaikan sikap tegas demi menjaga keselamatan prajurit TNI. Keputusan ini menurutnya harus didasarkan pada informasi akurat dari pemerintah dan pimpinan TNI.
“Kita serahkan itu kepada pemerintah yang mengetahui persis kondisinya seperti apa. Kita kan hanya melihat informasi perkembangan,” ujarnya.
Evaluasi Misi Perdamaian di Tengah Eskalasi Konflik
Dave menilai pemerintah perlu melihat situasi keberadaan prajurit di Lebanon secara cermat. Jika misi perdamaian tidak dapat dijalankan karena kondisi yang tidak aman, penarikan mundur perlu dipertimbangkan. Ia menekankan bahwa fungsi pasukan penjaga perdamaian adalah untuk menjaga stabilitas, bukan menjadi target dalam pertempuran.
Dave menegaskan bahwa keputusan penarikan pasukan sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Komisi I DPR akan mendukung langkah yang diambil selama mengutamakan keselamatan prajurit. Ia berharap pemerintah dapat segera mengambil sikap tegas mengingat situasi di lapangan yang terus memburuk.
UNIFIL ditempatkan di Lebanon selatan untuk memantau permusuhan di sepanjang garis demarkasi dengan Israel. Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah terus meningkat sejak awal Maret 2026. Ke depan, evaluasi komprehensif terhadap partisipasi Indonesia dalam misi penjaga perdamaian di zona konflik tinggi dinilai perlu dilakukan.
“Baca Juga : Pedal Kekuasaan di Tengah Krisis Energi: Siapa Mengendalikan?”
Leave a Reply