marketingcollections – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan proyek Kampung Haji. Indonesia yang dikerjakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Ia menyoroti pembelian lahan seluas 4,4 hektare yang menjadi fondasi proyek tersebut dan menekankan bahwa setiap langkah. Harus berpihak pada kepentingan jamaah haji Indonesia, bukan sekadar pengembangan properti.
Dalam keterangannya, Rivqy menjelaskan bahwa Danantara didirikan sebagai lembaga negara yang mengelola investasi strategis dan aset BUMN. Agar memberikan nilai tambah bagi negara. Oleh karena itu, proyek Kampung Haji harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi jamaah. Khususnya dalam penyediaan fasilitas hunian dan layanan yang mendukung kenyamanan ibadah.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan Kampung Haji merupakan proyek jangka panjang yang memerlukan pengawasan ketat. Karena menyangkut anggaran besar dan pengelolaan sumber daya manusia yang profesional. Proyek tersebut mencakup pembangunan 13 tower hunian serta satu pusat perbelanjaan, dengan kapasitas diproyeksikan mencapai 23 ribu jamaah haji. Skala besar ini menuntut perencanaan matang, tata kelola yang baik. Serta keterbukaan informasi agar publik dapat memantau perkembangan proyek secara objektif.
Rivqy menekankan pentingnya memastikan setiap proses, mulai dari pembelian lahan hingga pembangunan fasilitas, dilakukan sesuai prinsip good governance. Ia juga mendorong Danantara untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait dan menyampaikan laporan perkembangan secara berkala demi menghindari potensi penyimpangan.
Ke depan, DPR berkomitmen melakukan pengawasan intensif agar proyek Kampung Haji. Indonesia benar-benar mencapai tujuan awalnya: meningkatkan layanan kepada jamaah haji. Memperkuat peran negara dalam penyediaan fasilitas pendukung ibadah secara berkelanjutan. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, proyek ini diharapkan dapat menjadi model pengelolaan investasi negara berbasis manfaat publik.
“Baca juga : Peneliti Harvard Ungkap Waktu Terbaik Minum Kopi untuk Wanita”
DPR TEKANKAN TRANSPARANSI DANANTARA DAN LAPORAN BERKALA DALAM PROYEK KAMPUNG HAJI INDONESIA
Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim kembali menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan proyek Kampung Haji. Indonesia yang digarap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Ia menyatakan bahwa dengan skala proyek yang sangat besar, Danantara tidak boleh bekerja secara tertutup karena berpotensi menimbulkan penyimpangan. Baik terkait pengelolaan aset, penggunaan anggaran, maupun penunjukan mitra strategis.
Dalam penjelasannya, Rivqy menekankan bahwa setiap rupiah uang negara harus memberikan manfaat nyata bagi jamaah haji Indonesia. Prinsip akuntabilitas menjadi landasan utama agar proyek ini tidak berubah menjadi proyek komersial semata, tetapi benar-benar fokus pada peningkatan layanan dan kenyamanan jamaah.
Rivqy juga mengusulkan agar Danantara memberikan laporan perkembangan pembangunan Kampung Haji secara berkala kepada publik. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, terutama karena proyek tersebut dibiayai oleh aset negara dan ditujukan untuk kepentingan ibadah. Yang melibatkan jutaan calon jamaah haji setiap tahun.
Ia menilai bahwa laporan rutin akan membantu meningkatkan pengawasan publik dan mendorong tata kelola yang lebih profesional. Selain itu, publikasi perkembangan proyek dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban terbuka yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan investasi strategis yang berorientasi pada pelayanan.
Dengan dorongan kuat dari DPR, proyek Kampung Haji diharapkan berjalan transparan, bebas penyimpangan, serta memberikan manfaat jangka panjang. Rivqy menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya kebutuhan administratif. Tetapi syarat mutlak demi menjaga integritas lembaga dan memastikan pembangunan berjalan sesuai tujuan awal: memberikan fasilitas terbaik bagi jamaah haji Indonesia.
DPR INGATKAN AMANAH PRESIDEN DAN PENTINGNYA TRANSPARANSI DALAM INVESTASI KAMPUNG HAJI
Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menegaskan kembali bahwa proyek Kampung Haji merupakan amanah besar dari Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan secara bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan jamaah. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mencederai kebijakan strategis tersebut demi kepentingan sempit atau keuntungan jangka pendek.
Dalam pernyataannya, Rivqy menyebut proyek ini bukan sekadar pembangunan fasilitas, tetapi wujud komitmen negara untuk memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia. Karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap setiap proses pengadaan, pengelolaan aset, serta realisasi investasi.
Penegasan DPR tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani pada 17 Desember 2025. Rosan mengungkap bahwa nilai investasi awal Pemerintah Indonesia dalam pengembangan Kampung Haji di Arab Saudi mencapai lebih dari 500 juta dolar Amerika Serikat. Investasi besar ini digunakan untuk mengakuisisi tiga tower hotel setinggi 28 lantai di kawasan Tahrir dengan luas lahan sekitar 4.620 meter persegi.
Selain akuisisi hotel, pemerintah juga melakukan pembelian lahan seluas 4,4 hektare untuk mendukung pengembangan kawasan Kampung Haji sebagai pusat layanan terpadu bagi jamaah Indonesia. Lahan tersebut diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan fasilitas jangka panjang yang meliputi akomodasi, pusat perbelanjaan, hingga area layanan pendukung.
Dengan skala investasi yang signifikan dan potensi manfaat yang sangat besar bagi jamaah. Rivqy menilai transparansi dan pertanggungjawaban publik adalah aspek yang tidak dapat dinegosiasikan. Ia mendorong agar setiap perkembangan proyek dilaporkan secara berkala. Sehingga publik dan pemangku kepentingan dapat memastikan bahwa program ini berjalan sesuai amanah dan tidak terjadi penyimpangan.
Penegasan dari DPR dan pemerintah menunjukkan bahwa proyek Kampung Haji bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi strategis jangka panjang yang harus dikelola dengan penuh integritas demi kesejahteraan jamaah haji Indonesia di masa mendatang.
“Baca juga : Menko Airlangga Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Chili di Paris”
Leave a Reply