- MarketingCollections -Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyoroti perubahan besar dalam penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia. Pergeseran ini mencerminkan pendekatan baru yang lebih luas dan strategis. Fokus tidak lagi terbatas pada aspek ritual, tetapi mencakup pengembangan ekonomi terintegrasi.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menjelaskan perubahan tersebut dalam forum resmi. Ia menyampaikan hal itu pada kegiatan Kick-off Meeting penyusunan desain besar ekosistem haji dan umrah. Kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta sebagai bagian dari perencanaan nasional.
Menurut Pungkas, penyelenggaraan haji dan umrah kini bergerak dari pendekatan sektoral menuju ekosistem lintas sektor. Pendekatan lama berfokus pada aspek administratif dan ibadah semata. Kini, pemerintah melihat potensi ekonomi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Pergeseran ini membuka peluang bagi berbagai sektor untuk terlibat.
Ia menegaskan bahwa paradigma baru menempatkan aktivitas spiritual sebagai penggerak ekonomi. Haji dan umrah dapat menciptakan nilai tambah melalui layanan, logistik, dan industri pendukung. Sektor seperti transportasi, perhotelan, dan produk halal menjadi bagian dari ekosistem ini. Integrasi ini diharapkan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Data pemerintah menunjukkan jumlah jemaah haji dan umrah Indonesia termasuk terbesar di dunia. Potensi ini memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi nasional. Dengan pengelolaan yang terintegrasi, peluang peningkatan nilai ekonomi menjadi lebih optimal. Strategi ini juga sejalan dengan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Para ahli menilai perubahan paradigma ini sebagai langkah adaptif terhadap kebutuhan zaman. Pendekatan ekosistem memungkinkan koordinasi antar lembaga lebih efektif. Selain itu, model ini dapat meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah. Transparansi dan efisiensi juga menjadi lebih terjaga.
Baca juga:“Seskab dan Kemenkop Bahas Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Merah Putih”
DESAIN EKONOMI HAJI DAN UMRAH BERBASIS PILGRIMAGE ECONOMY TERINTEGRASI
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengembangkan strategi baru dalam pengelolaan haji dan umrah. Pendekatan ini mengadopsi konsep pilgrimage economy yang menggabungkan dimensi spiritual dan ekonomi. Pemerintah melihat ibadah tidak hanya sebagai aktivitas religius, tetapi juga penggerak ekonomi lintas sektor.
Konsep ini tercermin dari pertumbuhan jumlah jemaah yang signifikan. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah jemaah umrah meningkat hampir 70 persen. Pada 2025, jumlahnya mencapai sekitar 1,7 juta jemaah dari Indonesia. Angka ini menunjukkan potensi ekonomi yang besar dalam ekosistem haji dan umrah.
Dalam konteks tersebut, Bappenas menyusun desain besar pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan potensi ekonomi domestik secara menyeluruh. Selain itu, strategi ini diarahkan untuk mengurangi aliran nilai ekonomi ke luar negeri. Selama ini, sebagian besar belanja jemaah masih terjadi di luar negeri.
Bappenas merancang pendekatan holistik dan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Rantai nilai mencakup layanan dalam negeri hingga koneksi dengan ekosistem global. Pendekatan ini memastikan setiap tahapan memiliki kontribusi ekonomi yang optimal. Integrasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan strategi ini.
Pengembangan ekosistem didukung oleh penguatan regulasi dan kelembagaan. Selain itu, pemerintah mendorong peran industri dalam negeri untuk lebih kompetitif. Kemitraan internasional juga menjadi bagian penting dalam memperluas akses dan peluang. Sistem keuangan syariah diharapkan mendukung pembiayaan yang berkelanjutan.
Digitalisasi dan integrasi data menjadi fokus utama dalam implementasi kebijakan. Teknologi digunakan untuk meningkatkan efisiensi layanan dan transparansi. Sistem yang terintegrasi memungkinkan pengelolaan jemaah lebih akurat dan responsif. Hal ini juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
POTENSI EKONOMI HAJI DAN UMRAH RP40 TRILIUN BELUM OPTIMAL DI DALAM NEGERI
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menilai potensi ekonomi haji dan umrah Indonesia sangat besar. Namun, pemanfaatannya belum optimal di dalam negeri. Sebagian besar nilai ekonomi masih mengalir ke luar negeri setiap tahun.
Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Bappenas, Didik Darmanto, menjelaskan skala ekonomi tersebut. Ia menyebut jumlah jemaah haji Indonesia mencapai sekitar 221 ribu orang per tahun. Sementara itu, jemaah umrah berkisar antara 1,6 hingga 2 juta orang setiap tahun.
Menurut Didik, perputaran ekonomi dari aktivitas ini mencapai sekitar Rp40 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya kontribusi sektor ini terhadap ekonomi nasional. Namun, sekitar 80 persen nilai ekonomi masih dinikmati oleh pihak luar negeri. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi.
Didik menegaskan bahwa masalah utama bukan pada kurangnya potensi. Ia menilai persoalan terletak pada belum terbangunnya ekosistem yang terintegrasi. Banyak sektor pendukung masih berjalan secara terpisah tanpa koordinasi yang kuat. Akibatnya, nilai tambah ekonomi belum maksimal dirasakan di dalam negeri.
Sektor pendukung yang terlibat meliputi transportasi, perhotelan, logistik, dan layanan keuangan. Tanpa integrasi, setiap sektor bekerja sendiri tanpa sinergi optimal. Hal ini menghambat upaya menciptakan rantai nilai yang efisien. Dampaknya, peluang peningkatan ekonomi domestik menjadi terbatas.
Bappenas mendorong penguatan ekosistem melalui pendekatan lintas sektor. Integrasi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Selain itu, kebijakan ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi syariah global. Langkah ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan kemandirian ekonomi nasional.
Baca juga:“Wamenaker: Kompetensi Teknisi Digital Dorong Penguatan “Skill-Based Economy””
Leave a Reply