marketingcollections – Pemerintah mempercepat pemulihan administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana di Sumatera. Hingga kini, lebih dari 63 ribu dokumen kependudukan telah diproduksi ulang secara gratis untuk masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa layanan tersebut menjadi bagian dari respons cepat pascabencana. Pemerintah memastikan seluruh dokumen yang rusak atau hilang dapat diganti tanpa pungutan biaya.
Sejak 15 November, Kementerian Dalam Negeri mengerahkan sembilan tim pelayanan. Tim tersebut bertugas mendukung administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di 52 kabupaten dan kota terdampak bencana.
Dukungan difokuskan pada percepatan penggantian dokumen warga. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 63.230 dokumen telah berhasil diproduksi kembali. Seluruh proses dilakukan tanpa biaya sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak dasar warga.
Dokumen yang diterbitkan meliputi Kartu Keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, dan akta kematian. Pemerintah juga memfasilitasi penerbitan dokumen kependudukan lain sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Tito menegaskan pelayanan ini akan terus berjalan hingga seluruh warga mendapatkan kembali dokumen mereka. Kepemilikan dokumen dinilai krusial untuk mengakses bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan pemulihan ekonomi.
Ke depan, pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan adminduk pascabencana. Langkah ini diharapkan mempercepat pemulihan sosial serta memastikan hak-hak sipil warga tetap terlindungi.
“Baca Juga : OJK Ungkap Penyebab Rasio Klaim Asuransi Kredit 85,56 Persen”
LAYANAN DUKCAPIL DI WILAYAH TERDAMPAK BENCANA BERANGSUR PULIH
Pemerintah memastikan sebagian besar layanan kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah terdampak bencana tetap beroperasi. Pemulihan dilakukan secara bertahap untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik bagi masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa dari total 52 daerah terdampak di Sumatera, mayoritas unit dukcapil masih berjalan. Sebagian unit yang mengalami gangguan kini berada dalam tahap pemulihan.
Tercatat hanya tiga unit dukcapil yang sempat tidak beroperasi optimal. Ketiga wilayah tersebut berada di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, dan Kota Langsa. Gangguan dipicu oleh dampak langsung bencana terhadap sarana dan prasarana.
Di wilayah lain, layanan tetap berjalan dengan kendala teknis terbatas. Di Sumatera Utara, layanan dukcapil umumnya berfungsi normal. Kota Sibolga sempat mengalami hambatan, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan.
Sementara itu, kondisi di Sumatera Barat relatif lebih stabil. Tito menyebut tidak ada kerusakan peralatan dukcapil di provinsi tersebut. Hal ini memungkinkan pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan tanpa gangguan berarti.
Pemerintah menilai keberlanjutan layanan dukcapil sangat penting bagi pemulihan warga. Dokumen kependudukan dibutuhkan untuk mengakses bantuan, layanan sosial, dan administrasi lainnya.
Ke depan, Kementerian Dalam Negeri akan terus memantau kondisi lapangan. Upaya perbaikan dan dukungan teknis akan diperkuat agar seluruh unit dukcapil kembali beroperasi optimal dan melayani masyarakat secara penuh.
“Baca Juga : Zulhas Bagikan 100 Karung Beras SPHP di Pasar Kramat Jati”
Leave a Reply