marketingcollections – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Yuke Yurike, menegaskan bahwa subsidi transportasi publik harus benar-benar dirasakan oleh warga Jakarta yang membayar pajak sebagai sumber pendanaan program tersebut. Dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2025 di Jakarta, Senin, Yuke menyampaikan pentingnya memastikan biaya transportasi terintegrasi diterapkan secara adil dan proporsional bagi seluruh masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan Gubernur Pramono Anung dinilai sudah berada di jalur positif, terutama dengan semakin banyaknya moda transportasi publik yang terintegrasi. Meski demikian, Yuke menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tetap diperlukan untuk memastikan subsidi tidak membebani anggaran secara berlebihan. Menurutnya, evaluasi mendalam mengenai struktur biaya transportasi harus terus dilakukan agar subsidi tetap tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan.
Selain isu transportasi, Fraksi PDI-P juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. Yuke mencontohkan bahwa sejumlah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), akses bangunan, hingga rumah susun masih belum ramah bagi kelompok rentan. Ia berharap Pemprov DKI mempercepat perbaikan fasilitas agar Jakarta menjadi kota yang inklusif dan mudah diakses oleh semua kalangan.
Tidak hanya itu, persoalan sampah juga menjadi perhatian besar yang disorot Yuke sebagai pekerjaan rumah yang harus ditangani dengan serius oleh pemerintah provinsi. Menurutnya, pengelolaan sampah yang lebih terstruktur sangat penting untuk menjaga kualitas hidup warga dan mencegah berbagai dampak lingkungan.
Dengan berbagai catatan evaluasi tersebut, Yuke menegaskan bahwa DPRD DKI akan terus mengawal kebijakan publik agar subsidi, fasilitas umum, dan layanan perkotaan lainnya benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Jakarta.
“Baca juga : Manusia Tertua Dunia Wanita Berusia 115 Tahun, Ini Rahasianya”
PDI-P DKI TEKANKAN PENGELOLAAN SAMPAH DARI HULU DAN DORONG PERCEPATAN PROYEK PLTSA
Penanganan sampah di Jakarta kembali mendapat sorotan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI, Yuke Yurike, menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus belajar dari pengalaman. Tahunan dan tidak hanya mengatasi sampah di bagian hilir. Menurutnya, penanganan menyeluruh dari hulu hingga hilir menjadi kunci agar persoalan sampah tidak terus berulang. Yuke menilai langkah ini penting mengingat volume sampah. Jakarta yang bisa mencapai lebih dari 7.000 ton per hari dan menjadi salah satu tantangan terbesar pemerintah daerah.
Dalam penjelasannya, Yuke menyebut bahwa persoalan sampah harus ditangani lebih awal, mulai dari edukasi pemilahan. Pengurangan sampah rumah tangga, hingga kontrol produksi sampah dari sektor industri. Ia menekankan bahwa pengelolaan hulu menjadi fondasi penting. Untuk memperbaiki sistem yang selama ini lebih banyak mengandalkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Ketergantungan pada satu lokasi pengolahan dianggap tidak berkelanjutan, terutama karena kapasitasnya diproyeksikan semakin terbatas dalam beberapa tahun mendatang.
Yuke juga menyoroti wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa proyek PLTSA harus dibahas secara matang, termasuk dalam hal teknologi yang akan digunakan, lokasi penempatan, serta skema pembiayaan. “Hal itu berkaitan dengan wacana untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) yang juga menjadi concern pemerintah pusat. Tentunya, saat ini kita masih berembuk untuk teknologi yang akan digunakan dan penempatannya di mana. Termasuk dengan persoalan pembiayaannya,” ujar Yuke.
Dalam konteks nasional, PLTSA menjadi salah satu strategi besar pemerintah untuk mengurangi beban sampah di kota-kota besar sekaligus meningkatkan kapasitas energi terbarukan. Jakarta menjadi salah satu kota prioritas, namun implementasinya beberapa kali tertunda karena perdebatan teknologi gasifikasi, incinerator, dan standar lingkungan. Yuke mendorong agar proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan berorientasi pada keselamatan warga serta keberlanjutan lingkungan.
Menutup pernyataannya, Yuke berharap Pemprov DKI dapat mempercepat langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah, mulai dari kebijakan pencegahan hingga inovasi teknologi. Ia menilai bahwa perbaikan menyeluruh adalah syarat agar Jakarta tidak terus menghadapi darurat sampah setiap tahun. Dengan komitmen bersama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, ia optimistis Jakarta dapat membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan.
“Baca juga : Perbedaan KPR Syariah dan Konvensional, Simak Ulasannya”
Leave a Reply