Menkeu Batasi Anggaran Baru K/L Demi Jaga Kesehatan APBN

marketingcollections – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membatasi pengajuan anggaran baru oleh kementerian/lembaga (K/L) untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah. “Saya akan batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026) . Pembatasan ini dijalankan secara bersamaan dengan kebijakan efisiensi anggaran belanja K/L yang tengah digodok pemerintah.

Dari Target 10 Persen ke Penetapan Langsung oleh Menkeu

Mulanya, persentase potongan anggaran tiap K/L ditargetkan sebesar 10 persen. Namun, Purbaya mengaku masih mengkaji keputusan besaran potongan anggaran belanja pemerintah. “Kami lagi hitung, semua kementerian. Tadinya kami usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen. Tapi, kalau saya tawarkan ke mereka, mereka bukan potong tapi nambah terus. Ya sudah, saya bilang, saya yang potong, nanti mereka sesuaikan. Persenannya lagi kami diskusikan,” jelas Menkeu .

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah mengambil pendekatan lebih tegas dalam efisiensi anggaran. Alih-alih meminta setiap K/L mengusulkan pemotongan sendiri, Kementerian Keuangan akan langsung menetapkan besaran pemotongan yang kemudian disesuaikan oleh masing-masing institusi .

Latar Belakang: Gejolak Global dan Tekanan APBN

Langkah pembatasan anggaran baru dan efisiensi belanja ini diambil di tengah meningkatnya tekanan fiskal akibat eskalasi konflik Timur Tengah. Harga minyak dunia yang melonjak di atas 100 dolar AS per barel telah mendorong beban subsidi energi yang harus ditanggung APBN. Pemerintah sebelumnya telah memastikan harga BBM subsidi tidak naik, sehingga tekanan sepenuhnya diserap oleh anggaran negara .

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira memperkirakan tambahan subsidi energi bisa mencapai Rp126 triliun hingga Rp130 triliun untuk menghindari kenaikan harga BBM, LPG, dan tarif listrik . Dengan belanja negara 2026 mencapai Rp3.842,7 triliun, pengelolaan anggaran yang disiplin menjadi keniscayaan.

Fokus Efisiensi: Rapat Tak Efektif hingga Perjalanan Dinas

Kebijakan efisiensi akan diarahkan pada pengeluaran yang tidak berdampak cepat terhadap pertumbuhan ekonomi. Purbaya sebelumnya menyebut kegiatan rapat yang tidak efektif dan perjalanan dinas menjadi sasaran utama pemotongan . Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dipastikan tidak tersentuh pemangkasan karena merupakan investasi jangka panjang .

Sementara itu, wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara juga mengemuka sebagai bentuk solidaritas di tengah tekanan fiskal . Purbaya menyatakan setuju dengan usulan tersebut, namun keputusan final masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

Implikasi bagi K/L dan Proses Penyusunan APBN

Dengan pendekatan baru yang lebih tegas, Kementerian Keuangan akan menentukan sendiri besaran pemotongan anggaran setiap K/L. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses efisiensi sekaligus memastikan target penghematan tercapai. Namun, langkah ini juga menuntut penyesuaian cepat dari masing-masing institusi dalam merencanakan program dan kegiatan yang tetap harus berjalan optimal .

Pemerintah optimistis dengan berbagai langkah efisiensi dan pembatasan anggaran baru, defisit APBN 2026 dapat dijaga di bawah 3 persen PDB sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto . Keseimbangan antara menjaga stabilitas fiskal dan melindungi daya beli masyarakat menjadi fokus utama dalam penyusunan kebijakan anggaran ke depan .

Menkeu Pastikan Efisiensi Tak Ganggu Likuiditas: “Belanja Wajib Tepat Waktu, Saya Pantau Harian”

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan efisiensi belanja serta pembatasan pengajuan anggaran kementerian/lembaga (K/L) akan dijalankan dengan tetap memperhatikan kebutuhan ekonomi. “Kami pastikan belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu tepat waktu. Bukan yang dipotong, ya. Kami pastikan likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik. Itu saya pantau harian di tempat kami,” tuturnya di Jakarta, Sabtu (21/3/2026) . Dengan pemantauan harian, pemerintah memastikan aliran uang di masyarakat tetap lancar meskipun ada pemotongan anggaran.

Fokus Efisiensi: Belanja yang Bisa Ditunda

Pembahasan persentase pemotongan anggaran sebelumnya disampaikan oleh Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3) sore. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan menyisir komponen belanja yang dianggap bisa ditunda untuk sementara waktu. Fokus efisiensi menyasar pada program-program yang tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki akselerasi yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional .

Menurut Menkeu, kebijakan ini mencakup berbagai aspek belanja operasional, termasuk kegiatan internal yang tidak mendesak. Contoh konkret yang disebut adalah rapat-rapat yang tidak efektif dan perjalanan dinas yang bisa ditunda . Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya memangkas pengeluaran tanpa mengorbankan program-program yang langsung menyentuh masyarakat.

Dari Target 10 Persen ke Penetapan Langsung

Mulanya, persentase potongan anggaran tiap K/L ditargetkan sebesar 10 persen. Namun, Purbaya mengaku masih mengkaji keputusan besaran potongan setelah melihat respons K/L yang cenderung menambah anggaran alih-alih memotong ketika diminta mengajukan efisiensi sendiri . “Ya sudah, saya bilang, saya yang potong, nanti mereka sesuaikan. Persenannya lagi kami diskusikan,” jelas Menkeu . Pendekatan tegas ini diambil untuk memastikan target efisiensi tercapai.

Latar Belakang: Tekanan APBN di Tengah Gejolak Global

Kebijakan efisiensi dan pembatasan anggaran baru ini diambil di tengah tekanan fiskal akibat eskalasi konflik Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia di atas 100 dolar AS per barel. Pemerintah sebelumnya telah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga Lebaran, sehingga beban subsidi energi sepenuhnya diserap APBN . Tambahan subsidi diperkirakan mencapai Rp126 triliun hingga Rp130 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat.

Prioritas Tetap Berjalan

Meski ada pemotongan, pemerintah memastikan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak tersentuh efisiensi. Program-program ini dinilai sebagai investasi jangka panjang yang memiliki dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat . Dengan menjaga likuiditas dan memastikan belanja wajib tepat waktu, pemerintah berupaya menyeimbangkan disiplin fiskal dan perlindungan terhadap perekonomian nasional.

Marketing Collections