S&P Global Pertahankan Peringkat RI, Ekonom Soroti Tantangan Reformasi Ekonomi
Peringkat Investasi Indonesia Tetap Terjaga di Level BBB
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai keputusan S&P Global Ratings yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
Menurut Yusuf, keputusan tersebut menunjukkan Indonesia masih berada dalam kategori layak investasi atau investment grade. Kondisi itu mencerminkan kepercayaan lembaga pemeringkat terhadap kemampuan ekonomi Indonesia dalam menjaga stabilitas makro.
“Artinya, Indonesia masih berada dalam kategori layak investasi sehingga kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi tetap terjaga,” ujar Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Peringkat kredit yang stabil dapat membantu pemerintah menjaga biaya pembiayaan tetap terkendali. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi mempertahankan daya tarik surat berharga Indonesia bagi investor global.
S&P Soroti Kekuatan Ekonomi dan Tantangan Struktural Indonesia
Meski menjadi kabar positif, Yusuf menegaskan bahwa keputusan S&P Global bukan merupakan peningkatan peringkat, melainkan hanya mempertahankan posisi Indonesia pada level sebelumnya.
Menurut dia, hal penting yang perlu diperhatikan adalah pesan di balik prospek stabil tersebut. S&P masih melihat adanya sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan pemerintah untuk memperkuat fundamental ekonomi dalam jangka panjang.
S&P mengapresiasi sejumlah faktor seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif kuat, kebijakan makroekonomi yang berhati-hati, serta rasio utang pemerintah yang masih rendah dibandingkan negara-negara dengan tingkat ekonomi sebanding.
Namun, lembaga pemeringkat tersebut juga mencermati beberapa persoalan struktural. Tantangan itu mencakup pendapatan per kapita yang masih rendah, basis ekspor yang belum luas, penerimaan negara yang terbatas, serta pendalaman sektor keuangan yang masih perlu ditingkatkan.
Yusuf menjelaskan bahwa salah satu perhatian utama adalah rendahnya rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi tersebut membuat ruang fiskal Indonesia masih bergantung pada faktor tertentu, termasuk pergerakan harga komoditas global.
baca juga: Harga Minyak Melesat 3% Setelah Trump Bakal Kenakan Tarif di Selat Hormuz
“Selama ruang fiskal bertumpu pada basis penerimaan yang terbatas, setiap pelemahan harga komoditas akan langsung meningkatkan tekanan terhadap APBN,” katanya.
Hilirisasi Perlu Didukung Kepastian Regulasi
Yusuf juga menyoroti pandangan S&P terhadap kebijakan hilirisasi industri yang menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.
Menurut dia, S&P menilai hilirisasi memiliki potensi memperkuat ekspor, meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, serta mendorong penerimaan negara.
Meski demikian, kebijakan tersebut membutuhkan konsistensi pelaksanaan dan kepastian regulasi agar tetap menarik bagi investor. Perubahan aturan yang terlalu cepat dapat memengaruhi persepsi pasar terhadap iklim investasi Indonesia.
“Jadi, yang dinilai bukan hanya arah kebijakannya, tetapi juga kepastian regulasi dan kredibilitas pelaksanaannya,” ujar Yusuf.
Ia menilai keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fasilitas industri, tetapi juga kemampuan pemerintah menciptakan ekosistem usaha yang stabil dan kompetitif.
Reformasi Struktural Jadi Kunci Penguatan Ekonomi
Yusuf menyebut Indonesia perlu menjalankan sejumlah reformasi struktural untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Salah satu prioritasnya adalah memperluas basis ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada komoditas mentah.
Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan produktivitas melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, mendorong investasi, serta memperdalam sektor keuangan nasional.
Penguatan institusi dan kepastian hukum juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Menurut Yusuf, stabilitas regulasi akan menjadi salah satu pertimbangan utama investor dalam mengambil keputusan jangka panjang.
Dari sisi fiskal, ia menilai pemerintah perlu mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan yang mengikuti siklus harga komoditas.
“Fondasi fiskal yang lebih sehat berasal dari penerimaan domestik yang lebih kuat dan berkelanjutan,” kata Yusuf.
Ia menambahkan, peningkatan penerimaan negara tidak hanya bergantung pada kenaikan tarif pajak. Pemerintah perlu memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki administrasi perpajakan, serta mengurangi kebocoran penerimaan.
Prospek Ekonomi Indonesia Bergantung pada Reformasi Berkelanjutan
Keputusan S&P Global mempertahankan peringkat Indonesia menunjukkan ekonomi nasional masih memiliki fondasi yang cukup kuat di tengah berbagai tantangan global.
Namun, pemerintah tetap perlu mempercepat reformasi agar peningkatan peringkat kredit dapat tercapai pada masa mendatang. Perbaikan struktur penerimaan negara, peningkatan produktivitas, dan kepastian kebijakan menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing ekonomi Indonesia.
Dengan reformasi yang konsisten, Indonesia berpeluang memperkuat kepercayaan investor sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
baca juga: Purbaya sarankan investor beli saham usai S&P pertahankan rating RI
Leave a Reply